PELAJAR NU JATIM

DRAFT KONFERWIL XIX IPNU JATIM KOMISI REKOMENDASI

2010-02-10T22:02:00.000-08:00

DRAF MATERI REKOMENDASI

tentang

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI KONFERENSI WILAYAH XIX

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)

JAWA TIMUR

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2004-2010 kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan dilangsungkannya proses pemilihan kepemimpinan secara langsung. Di tingkat nasional, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, rakyat Indonesia memilih sendiri presidennya secara langsung. Hal yang sama juga berlangsung di tingkat regional dan lokal dengan digelarnya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Patut disayangkan, kemajuan kehidupan demokrasi tersebut hanya berlangsung pada tataran prosedural. Pada tataran substansial, kemajuan kehidupan demokratis belum mampu mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan layanan publik di berbagai bidang. Di sektor pendidikan, umpamanya, perbaikan layanan publik masih belum menunjukkan gejala yang mengembirakan. Alih-alih mendorong demokratisasi kehidupan dan menciptakan kebijakan yang compatible dengan iklim desentralisasi, rezim baru hasil pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung justru cenderung mengembalikan hegemoni negara atas sektor pendidikan di berbagai lini.

Berangkat dari latar belakang tersebut dan kesadaran akan tanggungjawab moral dan sosial IPNU dalam pembentukan pola pikir (mindside), pengembangan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa, Konferensi Wilayah XIX IPNU Jawa Timur menyampaikan beberapa pokok pikiran dan rekomendasi sebagai berikut :

A. Eksternal

Pendidikan.

1. Rendahnya mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan masih merupakan masalah yang mendasar dalam perkembangan pendidikan. Harus dipahami bahwa pendidikan merupakan sebuah proses jangka panjang yang yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Wajib Belajar 12 tahun sesuai amanat UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dirasa masih adanya keberatan ditataran akar rumput (grasroot), karena keinginan untuk bersekolah di lembaga pendidikan yang berkualitas harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu PW IPNU Jatim meminta kepada pemerintah untuk menerapkan sistem kebijakan pendidikan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Penyelenggaraan Ujian Nasional atau UN saat ini telah melenceng dari semangat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ujian nasional merupakan alat evaluasi bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Selain telah mencidrai independensi guru sebagai tenaga pendidikan dan mengintervensi otoritas sekolah sebagai lembaga pendidikan, UN menyebabkan banyak kejadian yang menarik perhatian kita, diantaranya kebocoran soal, siswa bunuh diri karena menanggung malu tidak lulus, serta berbagai intrik dari sekolah sebagai upaya membantu siswanya agar lulus UN. Kelulusan siswa seharusnya tidak ditentukan oleh ujian nasional melainkan oleh guru dan sekolah yang mengetahui secara langsung seluruh proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu PW IPNU jatim meminta kepada Mendiknas untuk merefomulasi penyelenggaraan Ujian Nasional dan mengembalikan otoritas kelulusan siswa pada guru dan sekolah.

3. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan out put-nya berbanding lurus dengan proses dari pendidikan itu sendiri (input) diantaranya penyediaan fasilitas belajar gedung laboratorium, kualitas guru dan kayawan, dan sarana prasarana pendukung. Perhatian pemerintah harus merata di semua lembaga pendidikan, akan tetapi realitasnya perhatian pemerintah banyak ditujukan kepada sekolah negeri dari pada sekolah swasta sehingga terjadi kesenjangan antar keduanya, Kebijakan ini muaranya pada pelaksanaan education for all. Pemerintah dituntut adanya perlakuan yang seimbang dan lebih adil (fairness). Oleh karena itu PW IPNU Jatim mendesak kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta terkait pemerataan disegala bidang komponen pendidikan lebih-lebih didaerah tertinggal.

4. Diakui ataupun tidak Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia mampu mewarnai dinamika perkembangan Ilmu Pengetahuan, kurang lebih ada 54.000 Pondok Pesantren tersebar diseluruh Indonesia (Abdul Munir Mulkhan,2003 : 211). Banyak tokoh tokoh besar yang lahir dari Pondok Pesantren diantaranya Presiden ke-4 RI KH. Abdurahman Wahid (Alm) adalah fakta tak terbantahkan beliau adalah produk ponpes. Dan salah satu kendala lulusan atau alumni pondok pesantren tidak memilikinya ijazah dari pemerintah sehingga kerap terhambat pada pengakuan formal kususnya yang dikeluarkan oleh Negara. dan sudah saatnya pendidikan di pondok pesantren mendapatkan legal formal dari pemerintah dengan disetarakan dengan lembaga pendidikan formal yang setingkat. Karena itu PW IPNU Jatim mendesak pemerintah untuk membuat formulasi standarisasi pondok pesantren sebagai kerangka acuan bagi lulusan Pondok Pesantren memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah.

5. Teknologi dan informasi yang seharusnya untuk menunjang perkembangan pendidikan disalah gunakan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email maupun jejaring sosial sebagai media untuk teror, transaksi narkoba, bahkan marak sebagai ajang bisnis prostitusi lebih-lebih banyak kaum pelajar yang jadi korban. IPNU sangat prihatin terhadap maraknya peredaran Narkoba dan tindakan asusila dikalangan pelajar yang membuat orang tua semakin resah akan keberadaan putra-putrinya di sekolah, oleh karena itu PW IPNU jatim menyerukan agar :

a. Pemerintah bersama Polri mendirikan lembaga kusus yang mengawasi jejaring di dunia maya dan memberikan sangsi tegas kepada tindak kriminalisasi di dunia maya.

b. Blokir situs-situs yang meresahkan masyarakat dan memberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

c. Masukkan kurikulum pelajaran reproduksi dan pendidikan sex dilingkungan pelajar SLTP dan SMU.

6. Secara nominal jumlah penduduk miskin itu amatlah besar, bisa mencapai 29,79 juta orang (Media Indonesia,8 Feb 2010). Rendahnya SDM karena tidak mampu melanjutkan sekolah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Oleh karena itu DEPAG, DEPDIKNAS dan Departemen lain yang terkait harus membuka akses program beasiswa seluasnya kepada kalayak agar dapat menjaring potensi secara masif dan objektif .

Anggaran Pendidikan

1. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. ( UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal bab 2 ayat 3 ) sangatlah mustahil apabila tidak didukung dengan alokasi dana yang mencukupi. Alokasi pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % dari APBN/APBD sebagaimana amanat Undang-undang belum dilakukan secara menyeluruh di tiap-tiap daerah, oleh karena itu PW IPNU Jatim meminta kepada pemerintah untuk memberikan teguran, peringatan bahkan sangsi kepada daerah-daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan 20 %.

2. Selanjutnya guna menciptakan akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara, PW IPNU JATIM meminta kepada BPK dan KPK untuk melakukan control terhadap institusi pemerintah dan lembaga pendidikan yang menggunakan anggaran pendidikan tersebut.

HUKUM DAN HAM

1. Kasus Bail Out Bank Century yang berlarut-larut dan belum menemukan titik terang menimbulkan preseden buruk masyarakat, dan juga menimbulkan krisis kepercayaan yang menguras energi pemerintahan (ANTARA.News). oleh karena itu PW IPNU Jatim menyerukan Gerakan MUNDUR TERHORMAT bagi para Pejabat yang melakukan pelanggaran dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus Century.

2. Kasus-kasus seperti Prita Mulysari, Mbok Minah, atau pencurian semangka merupakan indikasi kesenjangan supremasi hukum di Indonesia, ataupun kasus fasilitas sel mewah Artalyta Suryani di Rutan Pondok Bambu. Amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Karena itu PW IPNU Jatim Menuntut Pemerintah dalam hal ini POLRI, KPK maupun Jaksa Agung untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

B. Internal

PBNU, PWNU Jatim

a. PW IPNU Jatim memandang hiruk-pikuk terseretnya NU ke ranah politik sangat berimbas bagi mandeknya proses kaderisasi. Kepentingan politik hanya menguntungkan pihak perorangan dan hanya akan menjadikan perpecahan ditubuh NU. Dalam hal ini PW IPNU Jatim Menolak “Depolitisasi” NU dan Meminta Kepada PBNU untuk membuat kebijakan yang menyatakan pengurus yang terlibat politik praktis harus MUNDUR lebih-lebih ketua umum disemua tingkatan.

b. PW IPNU Jatim Mendesak kepada PWNU Jatim untuk memfasilitasi membuat Nota Kesepahaman (MOU) dengan LP. Ma’arif Jawa Timur untuk pendirian Pimpinan Komisariat disekolah dibawah naungan LP. Ma’arif NU Jatim.

PP IPNU

a. PW IPNU Jatim mendesak kepada PP IPNU untuk segera menyusun strategi dalam peneguhan komitmen dan visi keterpelajaran IPNU serta strategi keberperanan IPNU dalam pengembangan sektor pendidikan jangka panjang. Strategi tersebut dirumuskan sebagai garis perjuangan organisasi yang menjadi panduan bagi pengurus dari berbagai tingkat kepengurusan.

b. Kongres IPNU di Brebes 19-23 Juni 2009 telah menelurkan beberapa kebijakan urgen diantaranya dalam ranah politik (PRT pasal 23 dan 24 ), dalam konstalasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia banyak kader-kader IPNU yang ikut andil dalam mencalonkan diri sebagai pimpinan baik di tingkat nasional, regional maupun lokal, maka sikap PP IPNU harus tegas memberikan sangsi sesuai disiplin organisasi dan peraturan yang berlaku yaitu mundur sebagai pengurus.

c. PW IPNU Jatim menuntut kepada PP IPNU untuk mengkaji, meneliti dan mengevaluasi sistem pengkaderan selama ini seiring dengan tantangan arus perkembangan IT.

PW IPNU dan PC IPNU se-Jawa Timur

a. Sebagai wujud konsistensi dan komitmen juga demi menjaga netralitas politiknya PW IPNU Jatim masa khidmat 2010-2013 tidak akan melakukan tindakan politik praktis dan akan consist dalam mengawal proses kaderisasi.

b. Sebagai wujud Komitmen IPNU sebagai garda terdepan kaderisasi NU, PW IPNU Jatim masa khidmat 2010-2013 perlu membentuk tim kusus kaderisasi ditingkat wilayah yang bertugas mengevaluasi, memberikan pelatihan, sekaligus melakukan pendampingan secara rutin kepada cabang-cabang di Jawa Timur.

c. Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur Masa khidmat 2010-2013 harus menyediakan kuota minimal 30 persen dari total jumlah pengurus untuk kader delegasi Pimpinan Cabang yang sedang menempuh studi (baca: mahasiswa) di Surabaya kawasan pendukung (buffer zone)-nya. Langkah serupa dilakukan oleh Pimpinan Cabang dengan menyediakan kuota minimal 30 persen dari total jumlah pengurus untuk kader yang masih menempuh studi di Sekolah Menengah Atas (SMA);

d. PW IPNU memfasilitasi terbentuknya Majelis Alumni (MA) IPNU diseluruh Kota/ Kabupaten di Jawa Timur, sebagai adah komunikasi-silaturahim para alumni IPNU sekaligus supporting system bagi keberadaan IPNU.

e. Menyerukan pengembangan Student's Crisis Centre (SCC) sebagai pusat advokasi dan pendidikan poliitik guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelajar terhadap hak-hak mereka di bidang pendidikan.

f. PW IPNU Jatim masa khidmat 2010-2013 mengupayakan program beasiswa bagi kader-kader yang berprestasi di Jawa Timur.

PW IPNU dan PC IPNU Se Jawa Timur perlu membuat program kerja bersama dan menjadikannya sebagai karakteristik IPNU Jawa Timur

DRAFT KONFERWIL XIX IPNU JATIM KOMISI ORGANISASI

2010-02-10T21:58:00.000-08:00

DRAF MATERI KOMISI ORGANISASI

tentang

POLA DASAR PENGEMBANGAN ORGANISASI

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)

JAWA TIMUR

TAHUN 2010-2013

PENDAHULUAN

Keberadaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) tidak dapat dipisahkan dari grand design Nahdlatul Ulama, karena itu IPNU dituntut untuk senantiasa mengembangkan peran dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat santri, pelajar dan mahasiswa, sembari terus mengikhtiarkan teguhnya orientasi gerakan IPNU sebagaimana mandat dan misi awal berdirinya.

Proses penegasan orientasi gerakan IPNU diawali dengan adanya desakan dari PBNU pada Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Lirboyo kediri (1999) agar IPNU mengubah kepanjangan akronimnya kembali menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Desakan ini ditindak lanjuti pada Kongres XIII IPNU di Makasar yang berisi tentang komitmen IPNU kembali kepada amanat awalnya sebagai organisasi kaum terpelajar yang mempunyai basis keanggotaan santri dan pelajar. Sejak itu, IPNU bertekad bulat melakukan reorientasi guna membangun strategi keberperanan kedepan dan dengan sendirinya IPNU memasuki gerbang masa transisi. Pada kelanjutannya, Implementasi hasil-hasil Kongres XIII di Makassar mengalami berbagai kendala seiring dengan belum tersedianya konsep-konsep yang lebih operasional diberbagai tingkatan. Ikhtiar awal IPNU Jawa Timur mulai dilakukan pada saat pelaksanaan Konferensi Wilayah XV di Lamongan (2000) dalam bentuk dua agenda besar, Pertama, penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara PW IPNU dengan PW LP Ma’arif NU Jawa Timur serta RMI (Robithoh Ma’ahid Islami) Jawa Timur yang secara substandi memuat tiga poin kesepahaman tentang perlunya penumbuhan semangat berorganisasi, kerjasama program dan pembentukan serta pembinaan kepengurusan komisariat IPNU di Sekolah maupun pondok pesantren. Kedua, rekomendasi untuk menyusun Pedoman Dasar Pengembangan Organisasi (PDPO) agar, visi, misi dan tujuan organisasi dapat terukur secara sistemik dan konprehensif.

Pada kelanjutannya, kendati dalam proses pengambilan keputusan terjadi perdebatan panjang dan sangat melelahkan, akhirnya kongres XIV IPNU di Asrama haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 18-24 Juni 2003 telah menetapkan keputusan perubahan akronim IPNU kembali menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Keputusan itu melahirkan amr bagi seluruh elemen IPNU untuk sebenar-benarnya menfokuskan diri sebagai organisasi pengkaderan yang bergerak diranah pendidikan dan keterpelajaran. Oleh IPNU Jawa Timur, Kongres XIV dimaknai sebagai akhir dari masa transisi sekaligus sebagai awal dari penegasan identitas dan citra diri.

Untuk mengakhiri masa transisi, Pimpinan Wilayah IPNU Propinsi Jawa Timur masa khidmat 2008-2010 telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan strategi operasionalisasi “Pedoman Dasar Pengembangan Organisasi (PDPO) IPNU 2008-2010”. Untuk memacu akselerasi dan performa terbaik roda organisasi, serta meneguhkan identitas IPNU yang berkarakter sesungguhnya, dokumen ini masih menjadi acuan bagi penyusunan Pola Pengembangan Organisasi IPNU Jawa Timur Tahun 2010-2013. Disamping itu momentum Latihan Kader Utama yang dilaksanakan PW IPNU Jawa Timur pada akhir tahun 2009 juga melahirkan beberapa Rencana Strategis.

KONDISI UMUM

Kondisi IPNU di Jawa Timur secara umum dapat dipotret dengan mencermati beberapa gambaran berikut :

Keberadaan Organisasi

Pasca Konferwil XVIII IPNU Jawa Timur di Kediri (2008) dan segala keputusannya, Kepengurusan PW IPNU Jawa Timur Periode 2008-2010 segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka melakukan proses legitimasi organisasi serta melakukan berbagai upaya penataan organisasi melalui forum Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus di Surabaya (2008). IPNU Jawa Timur menetapkan Tata Kerja Pengurus dan Program Kerja yang mengacu pada amanat Konferwil XVIII. Tata Kerja dan Program tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing kepengurusan, baik harian, departemen, lembaga maupun badan. Sehingga diharapkan perjalanan organisasi bisa tertata dengan baik dan rapi.

Namun demikian, ditengah upaya konsolidasi organisasi dan penataan kelembagaan, PW IPNU Jawa Timur dihadapkan pada satu permasalahan yang klasik nan pelik. Momentum Pemilu disemua tingkatan telah mengalihkan banyak perhatian kader IPNU disemua tingkatan tak terkecuali di tubuh PW IPNU Jawa Timur. Sehingga muncul kelompok-kelompok mendukung si "A" atau si "B", atau bahkan banyak individu pimpinan organisasi yang mencalon diri menjadi anggota legislatif lewat salah satu parpol tertentu. Hal ini mengakibatkan pro dan kontra diantara para pengurus PW maupun PC yang mengakibatkan perpecahan dalam tubuh organisasi. Kondisi ini sulit dikendalikan baik oleh pengurus PW maupun PC, bahkan intervensi alumni maupun organ Induk pun (dalam hal ini NU) belum bisa menyelesaikan masalah ini.

Baru setelah melalui proses yang panjang akhirnya terjadilah pergantian pimpinan dalam hal ini ketua, setelah ketua hasil amanat konferensi XVIII mengundurkan diri, dilakukan rapat pleno memilih Pejabat ketua untuk melanjutkan jalannya roda organisasi. Momentum Kongres XVI di Brebes Jawa Tengah, menjadi awal konsolidasi kembali organisasi IPNU di Jawa Timur. Dengan berbekal realita dan kondisi organisasi IPNU di Jawa Timur pada khususnya dan IPNU di Indonesia pada umumnya, IPNU Jawa Timur mampu kembali menjadi barometer Ide dan Gagasan dalam menata dan merumuskan kembali Keberadaan Organisasi, Kelembagaan dan Kaderisasi di tubuh IPNU. Antara lain Berbagai perubahan PD/PRT IPNU terkait periodeisasi, rangkap jabatan dan lain sebagainya.

Kondisi Kelembagaan

Secara formal-kuantitatif, kelembagaan Pimpinan Cabang IPNU di Jawa Timur telah terdapat pada 44 cabang di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang terkelompok dalam 3 zona (lihat Tabel 1). Dari jumlah tersebut, seluruhnya merupakan cabang-cabang yang exsis dan patut di apresiasi bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut menunjukkan dinamika organisasi yang cukup menggembirakan.

Dengan latar belakang tersebut, perlu dirumuskan strategi pengembangan organisasi yang mampu mendorong optimalisasi fungsi dan peran Pimpinan Wilayah. Rumusan tersebut juga harus relevan dengan konteks desentralisasi dan otonomi daerah yang juga meliputi otonomi pendidikan dan kewenangan pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Karena sektor pendidikan adalah domain utama keberadaan IPNU, maka rumusan strategi pengembangan organisasi tersebut juga harus mempertimbangkan kebijakan otonomi pendidikan sebagai salah satu faktor yang akan mempengaruhi optimalisasi peran dan fungsi yang akan dijalankan oleh Pimpinan Wilayah.

Kondisi Kaderisasi

Eksistensi tingkat kepengurusan tertentu, sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh pengkaderan ditingkat itu berjalan dan seberapa besar ruang yang diberikan untuk optimalisasi potensi kader itu tersedia. Seringkali pengkaderan dimaknai secara sempit sebagai pelaksanaan pelatihan-pelatihan formal IPNU. Bahkan dalam beberapa kasus, proses kaderisasi yang berlangsung cenderung dijalankan sebagai formalitas dan mengabaikan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengkaderan yang ada. Sebagai akibatnya out put kader yang dihasilkan seringkali jauh dari standar kompetensi dan kapasitas yang diharapkan selain itu, kontinuitas jenjang kaderisasi juga menjadi problem tersendiri yang sampai sekarang belum ditemukan formula yang solutif yang bisa menjawabnya. Tidak jarang peserta sebuah pelatihan direkrut tanpa memperhatikan ketentuan tercantum di juklak pengkaderan. Akibatnya forum pelatihan berjalan “apa adanya” sekadar untuk memenuhi formalitas dan ketentuan administrasi yang ada.

Karena proses pengkaderan merupakan mata rantai yang berkaitan, maka pada saat tertentu akan terjadi sebuah forum pelatihan yang diisi oleh kader hasil pelatihan “apa adanya” dan hasil dari pelatihan itu akan sangat mudah ditebak. Sementara ditingkat nasional, “bongkar pasang” petunjuk pelaksanaan pengkaderan cenderung dilakukan tanpa terlebih dahulu melihat detail kekurangan dan realita dilapangan. Yang terjadi kemudian adalah lahirnya juklak. Padahal kuncinya adalah sebaik apapun petunjuk pelaksanaan pengkaderan itu disusun tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan apabila tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik.

Lebih dari itu, minimnya koordinasi dan lemahnya administrasi pelatihan yang ada saat ini menjadikan besarnya potensi kader IPNU di Jawa Timur tidak terdeteksi dan tidak terdistribusi dengan baik. Padahal di era kekinian, mobilitas seorang kader dari satu daerah kedaerah lainnya sering kali berlangsung dalam tempo yang cukup singkat sebagai konsekuensi dari perpindahan jenjang pendidikan maupun pekerjaan yang dijalani. Untuk itu, perlu dirumuskan sebuah pola pembelajaran dan pengembangan potensi kader pasca-pelatihan guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan dan aktivitas organisasi. Ketersediaan tehnologi saat ini sangat mungkin dapat dimanfaatkan untuk menjaring, merawat dan mendistribusikan kader dengan lebih baik, sehingga siklus proses pengkaderan tidak mengalami stagnasi.

Tabel 1

Pimpinan Cabang IPNU se-Jawa Timur

No	Pimpinan Cabang	Kedudukan	Kode Cabang
1.
2. 1	Bangil	Kab. Pasuruan	039
3. 2	Bangkalan	Kab. Bangkalan	017
4. 3	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	003
5. 4	Bawean	Kab. Gresik	042
6. 5	Blitar	Kab. Blitar	022
7. 6	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	013
8. 7	Bondowoso	Kab. Bondowoso	028
9. 8	Gresik	Kab. Gresik	004
10. 9	Jember	Kab. Jember	002
11. 10	Jombang	Kab. Jombang	007
12. 11	Kediri	Kab. Kediri	020
13. 12	Kencong	Kab. Jember	041
14. 13	Kraksaan	Kab. Probolinggo	040
15. 14	Lamongan	Kab. Lamongan	015
16. 15	Lumajang	Kab. Lumajang	027
16	Madiun	Kab. Madiun	008
17. 17	Magetan	Kab. Magetan	010
18. 18	Malang	Kab. Malang	001
19. 19	Mojokerto	Kab. Mojokerto	006
20. 20	Nganjuk	Kab. Nganjuk	021
21. 21	Ngawi	Kab. Ngawi	009
22. 22	Pacitan	Kab. Pacitan	012
23. 23	Pamekasan	Kab. Pamekasan	016
24. 24	Pasuruan	Kab. Pasuruan	025
25. 25	Ponorogo	Kab. Ponorogo	011
26. 26	Probolinggo	Kab. Probolinggo	026
27. 27	Sampang	Kab. Sampang	018
28. 28	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	005
29. 29	Situbondo	Kab. Situbondo	029
30. 30	Sumenep	Kab. Sumenep	019
31. 31	Trenggalek	Kab. Trenggalek	024
32. 32	Tuban	Kab. Tuban	014
33. 33	Tulungagung	Kab. Tulungagung	023
34. 34	Kota Batu	Kota Batu	038
35. 35	Kota Blitar	Kota Blitar	035
36. 36	Kota Kediri	Kota Kediri	034
37. 37	Kota Madiun	Kota Madiun	033
38. 38	Kota Malang	Kota Malang	031
39. 39	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	032
40. 40	Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	036
41. 41	Kota Probolinggo	Kota Probolinggo	037
42. 42	Kota Surabaya	Kota Surabaya	030
43. 43	Kangean	Kab. Sumenep	043
44. 44	Masalembu	Kab. Sumenep	044

Kondisi Kepengurusan

Kesenjangan psikologis yang di timbulkan oleh perbedaan umur biologis, antara pengurus dan anggota terutama ditingkat basis mengakibatkan kurang adanya empati pengurus terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anggota. Lebih jauh, kesenjangan ini menyebabkan beberapa program yang dirancang seringkali tidak mengarah pada kebutuhan riil (real needs) anggota. Sementara itu, konfigurasi kepengurusan kepengurusan khususnya di tingkat cabang ke atas oleh berbagai pihak dinilai belum mencerminkan nuansa organisasi pelajar. Khitthah baru berjalan dua tahun, tetapi kedepan perlu dirumuskan formula yang mengatur tentang keberadaan pelajar dalam komposisi kepengurusan sebagai bagian dari komitmen dan penataan kelembagaan IPNU.

Lain dari pada itu, keterwakilan tiap daerah dalam komposisi kepengurusan disetiap momentum pergantian kepemimpinan merupakan hal yang mengedepankan semangat keikhlasan dan pengabdian, dalam hal ini IPNU mempunyai karakter yang khas. Pola rekrutmen pengurus salah satunya dilakukan dengan model rekomendasi pimpinan disuatu tingkatan kepada seorang kader yang memiliki spesifikasi dan spesialisai tertentu untuk menduduki jabatan tertentu ditingkatan pimpinan diatasnya. Model ini akan sangat ideal bila terdapat yang direkomendasi dengan mempertimbangkan sisi ketersediaan waktu pengabdian dan kesesuaian jabatan. Akan tetapi dalam berbagai kasus, banyak dijumpai pengurus yang tidak dapat aktif dalam menjalankan amanat organisasi oleh karena beberapa sebab yang salah satunya dipicu oleh tidak adanya agreement yang jelas. Kondisi ini langsung atau tidak langsung berdampak pada pelaksanaan program dan aktivitas organisasi yang cenderung menurun seiring dengan berkurangnya personel yang aktif.

Pengembangan Program

Sinkronisasi program yang terpadu dan berkesinambungan antar berbagai jenjang kepengurusan organisasi merupakan ciri dari organisasi yang memiliki kekuatan sistem dan jaringan. Semangat otonomi daerah seharusnya dijadikan sebagai motivator terciptanya iklim kompetisi yang dinamis bagi keberhasilan suatu program di tiap daerah. Situasi ini bukan tidak mungkin terjadi dalam IPNU. Sebagai ilustrasi, untuk menjalankan fungsi sebagai penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksaan keputusan-keputusan Kongres, Pimpinan Pusat merancang program-program yang menyentuh dan memenuhi kebutuhan Pimpinan Wilayah. Sebagai koordinator Pimpinan Cabang-pimpinan cabang didaerahnya dan sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk bersangkutan, Pimpinan Wilayah juga harus menyentuh dan memenuhi kebutuhan Pimpinan Cabang dan begitu seterusnya.

Namun demikian, realisisasi program yang berjalan selama ini cenderung jauh dari idealitas tersebut. Yang dominan selama ini adalah program masing-masing jenjang kepungurusan berjalan sendiri-sendiri dan tidak tidak pernah ada bangunan sinergi yang disiapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi antara satu periode dengan periode berikutnya pada satu jenjang kepengurusan yang sama yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sehingga program-program yang dikembangkan untuk jangka panjang tidak memiliki parameter yang jelas dalam mengukur tingkat keberhasilannya dan memunculkan kecenderungan terjebak pada rutinitas program atau kegiatan yang berkutat pada formalitas administrasi dan organisasi

Pendanaan Kegiatan

Masalah klasik yang masih menjadi kendala adalah belum adanya sumberdana yang tetap untuk pembiayaan program dan aktifitas organisasi. Ditengah krisis multi dimensi yang mempengaruhi tingkat kedermawanan masyarakat dan maraknya berbagai kegiatan disektor politik yang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, kesulitan yang dialami organisasi kekaderan semacam IPNU cenderung meningkat. Sedangkan alokasi anggaran baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk pembiayaan kegiatan yang relevan dengan program organisasi dan kaderisasi yang dijalankan IPNU mengarah pada trend menurun. Sementara itu, upaya untuk membuka akses dana yang saat ini dilakukan belum dapat diandalkan untuk pembiayaan pengembangan program IPNU kedepan. Karenanya, perlu diikhtiarkan langkah-langkah menuju kemandirian organisasi yang dapat meringankan beban organisasi dalam merealisasikan program-program jangka panjang.

ARAH PENGEMBANGAN ORGANISASI

Arah pengembangan Organisasi merupakan kondisi umum IPNU Jawa Timur yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu satu periode, 2010-2013. Merujuk pada rumusan PDPO IPNU 2003-2010, maka arah pengembangan organisasi yang tercantum dalam rumusan ini adalah terjemahan PDPO kedalam perencanaan program yang dapat dijadikan fondasi bagi pengembangan IPNU menuju terealisasinya Visi IPNU. Secara umum, arah pengembangan organisasi tesebut meliputi "Trilogi Pengembangan IPNU", yang terdiri dari;

Pengembangan Organisasi

Pengembangan Organisasi ini diarahkan untuk menegaskan identitas IPNU sebagai organisasi kekaderan yang berorientasi keterpelajaran (baca: Intelektualitas) dan mengembangkan manajemen yang rapi, efektif dan efisien serta mampu mendorong terciptanya sinergi antara berbagai elemen dan jenjang kepengurusan ddala memenuhi tigas pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Kategorisasi Cabang :

Pengkategorian ini dimaksudkan untuk memotret kualifikasi dan potensi cabang IPNU yang ada di Jawa Timur, yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Cabang Baik / Berhasi (A) dengan ciri :

1) Kegiatan operasional organisasi dilaksanakan secara rutin dan optimal

2) Memiliki perangkat Administrasi secara maksimal (sesuai POA IPNU)

3) Memiliki data base (potensi organisasi maupun data anggota) secara autentik baik secara manual maupun digital

4) Proses kaderisasi berjalan secara sistemik, terukur dan maksimal

5) Proses Periodeisasi berjalan secara rutin dan maksimal

6) Memiliki Aset / Potensi organisasi yang mampu dikembangkan untuk kegiatan organisasi

7) Hasilnya (1-6) sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program.

2. Cabang Cukup Baik / Cukup Berhasi (B) dengan ciri :

1) Kegiatan operasional organisasi dilaksanakan kurang secara rutin

2) Memiliki perangkat Administrasi kurang secara maksimal (sesuai POA IPNU)

3) Memiliki data base (potensi organisasi maupun data anggota) secara autentik baik secara manual maupun digital

4) Proses kaderisasi berjalan kurang secara sistemik, terukur dan maksimal

5) Proses Periodeisasi berjalan secara rutin dan tapi belum maksimal

6) Kurang Aset / Potensi organisasi yang mampu dikembangkan untuk kegiatan organisasi

7) Hasilnya (1-6) kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program.

3. Cabang Stagnan / tidak Berhasil (C) dengan ciri :

1) Kegiatan operasional organisasi dilaksanakan tidak secara rutin

2) Memiliki perangkat Administrasi tidak secara maksimal (sesuai POA IPNU)

3) Tidak memiliki data base (potensi organisasi maupun data anggota) secara autentik baik secara manual maupun digital

4) Proses kaderisasi tidak berjalan secara sistemik, terukur dan maksimal

5) Proses Periodeisasi tidak berjalan secara rutin

6) Tidak memiliki Aset / Potensi organisasi yang mampu dikembangkan untuk kegiatan organisasi

7) Hasilnya (1-6) kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program.

Pengembang Sistem Pengkaderan.

Pengembangan sistem pengkaderan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas intelektual kader dan pengembangan sistem pendidikan kritis yang dapat mendorong lahirnya kesadaran kritis menuju lahirnya kader-kader yang memiliki integritas, kompetensi dan kecakapan dalam menghadapi dan menjawab berbagai problematika yang dihadapi anggota, organisasi dan masyarakat pada umumnya.

Pengembangan Peran dan Fungsi Organisasi.

Pengembangan peran dan fungsi organisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas organisasi dalam pembangunan, terutama sektor pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial IPNU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan menuju terciptanya sistem pendidikan di Jawa Timur yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.

PERMASALAHAN UMUM

Permasalah Umum adalah masalah-masalah yang secara umum dihadapi organisasi dalam kaitannya dengan realisasi "Trilogi Pengembangan IPNU". Diantara beberapa permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Stategi penataan organisasi dan implementasi program seiring dengan perubahan-perubahan mendasar setelah IPNU kembali ke “khittoh” nya belum terealisasikan dengan maksimal khususnya di tingkat sekolah/madrasah umum. Sehingga berakibat pada berbagai jenjang kepengurusan masih menjalankan roda organisasi dengan paradigma dan tradisi lama dan masing-masing cenderung menjalankan program dan aktivitas yang tidak terangkum dalam sebuah kerangka yang sistemik dan integral;

2. Pola pembagian wilayah koordinasi dan pembagian yang diterapkan untuk mensiasati luasnya jangkauan wilayah yang ada di Jawa Timur masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keterbatasan sumberdaya dan lemahnya sistem komunikasi masih menjadi kendala utama;

3. Masih besarnya kecenderungan untuk pengembangan kegiatan yang bersifat sporadis tidak terukur dan hanya berorientasi struktural mengakibatkan rendahnya mutu dan relevansi kegiatan IPNU dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kader dan masyarakat;

4. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh setiap jenjang kepengurusan (terutama Pimpinan Wilayah) dalam merealisasikan program yang diamanatkan dalam forum Konferensi berkait dan kecenderungan pengembangan kegiatan yang bersifat spordis, tidak terukur dan berorientasi struktural mengakibatkan rendahnya mutu dan relevansi kegiatan IPNU dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihapai kader dan masyarakat;

5. Kesenjangan psikologis yang ditimbulkan oleh perbedaan umur biologis antara pengurus dan anggota terutama ditingkat basis mengakibatkan kurang adanya empati pengurus terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anggotanya. Akibatnya beberapa program yang dirancang seringkali tidak mengarah pada kebutuhan riil (real needs) anggota;

6. Masih rendahnya tingkat aktivitas pengurus sebagai akibat dari tidak adanya agreement yang jelas antara yang memberi rekomendasi dengan kader yang direkomendasikan kaitannya dengan sisi kesediaan, ketersediaan waktu pengabdiaan dan spesifikasi yang dimiliki. Sehingga beberapa program dijalankan dengan sumberdaya seadanya.

7. Lemahnya jaringan komunikasi, informasi dan edukasi kader mengakibatkan proses pembelajaran seumur hidup (long life education) yang menjadi filosofi dasar berdirinya IPNU tidak bisa dijalankan secara optimal, sehingga tidak jarang ada kader IPNU yang kemudian justru bergabung dalam kelompok-kelompok secara ideologis berbeda, bahkan bertentangan, dengan ideologi yang dianut oleh Nahdlatul Ulama;

8. Belum adanya data yang akurat tentang besaran potensi kader yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Sehingga jaringan yang dimili tidak termanfaatkan secara maksimal;

9. Belum adanya political wiil dari pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas program pembangunan menjadikan posisi dan peran IPNU yang memilih sektor pendidikan sebagai salah satu ranah perjuangannya tidak bisa memberikan sumbangsih secara optimal dalam memajukan sektor pendidikan dalam arti luas;

10. Belum adanya sistem penggalian dana yang dapat menjamin ketersediaan sumberdana yang pasti dan cukup untuk melaksanakan program menyebabkan sekitar separoh energi setiap kepengurusan dihabiskan untuk mencari sumber pembiayaan kegiatan dan organisasi. Akibatnya, pengembangan program dan aktivitas tidak dapat berjalan optimal karena sisa energi yang ada hampir tidak cukup untuk menciptakan program-program kreatif dan inovatif.

DASAR PELAKSANAAN

Sebagai upaya menerjemahkan PDPO IPNU 2003-2010 ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional, sistematis dan komprehensif, maka disusunlah Pola Pengembangan Organisasi IPNU tahun 2010-2013 yang merujuk kepada :

1. Landasan Ideal : a. Khittah Nahdlatul Ulama 1926

b. Prinsip Perjuangan (P2) IPNU

2. Landasan Konstitusional : a. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU

b. Pedoman Organisasi dan Administrasi (POA) IPNU

3. Landasan Operasional: a. Rencana Strategis PWNU Jawa Timur

b. PDPO IPNU Tahun 2003-2010

POLA PENGEMBANGAN IPNU JAWA TIMUR

Struktur Organisasi

Merujuk Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU hasil Kongres XV di Jakarta (2006), maka diperlukan kesamaan struktur dan tata kerja pengurus untuk menjamin terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program disetiap jenjang kepengurusan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab III Pasal 8 PRT IPNU, perangkat organisasi IPNU terdiri dari Departemen dan Badan/Lembaga, dan ditetapkan sebagai berikut:

Departemen

Untuk mewujudkan kesatuan pola dan integrasi program, maka diperlukan kesamaan Departemen di tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. Sedangkan untuk tingkat Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Adapun untuk tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sedikitnya dibutuhkan 4 (empat) Departemen, yaitu :

(1)Departemen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi program yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan keanggotaan serta memiliki hak dan wewenang mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang organisasi.

(2)Departemen Pendidikan dan Pengembangan Kaderisasi

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi program yang berkaitan dengan pengembangan system pengkaderan, baik kader pimpinan dan/atau kader fungsional, serta memiliki hak dan wewenang mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang kaderisasi.

(3)Departemen Da’wah dan Pengembangan Lingkungan

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi program yang berkaitan dengan fungsi kehumasan dan pengabdian masyarakat, dengan cara melakukan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan berkaitan dengan pengembangan program bidang da’wah.

(4)Departemen Pengembangan Minat dan Bakat

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi program yang berkaitan dengan pengembangan potensi kader yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program di bidang minat dan bakat.

Lembaga

Untuk mewujudkan kesatuan pola dan integrasi program, maka diperlukan kesamaan lembaga ditingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Adapun status lembaga bersifat semi otonom (PRT Pasal 8 ayat 4) dan masing-masing Lembaga memiliki struktur yang meliputi : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. Adapun untuk tingkat wilayah dan Pimpinan Cabang sedikitnya dibutuhkan 3 (tiga) lembaga, yaitu:

(1)Lembaga Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (LPPK)

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan program khusus di bidang penelitian dan pengkajian terhadap kebijakan sektor-sektor yang berkaitan dan/atau berpengaruh terhadap kehidupan anggota dan organisasi. Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan Departemen Pengembangan Organisasi. Lembaga ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengusulkan serta bersama Departemen terkait melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengkajian yang dilakukan, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi masing-masing.

(2)Lembaga Corps Brigade Pembangunan (CBP)

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan program khusus di bidang pengembangan pendidikan kepanduan dan relawan kemanusiaan. Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan Departemen Humas dan Pengabdian Masyarakat serta Departemen Minat dan Bakat. Lembaga ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengusukjan serta bersama departemen terkait melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang pendidikan kepanduan dan relawan kemanusiaan, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi ditingkatan masing-masing.

(3)Lembaga Informasi dan Komunikasi (LIK)

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan program khusus dibidang Informasi dan Komunikasi baik secara internal maupun ekternal IPNU. Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan semua departemen. Lembaga ini memili hak dan kewenangan untuk mensosialisasikan segala informasi yang berkaitan dengan perkembangan kelembagaan program-program PP, PW, PC IPNU se Propinsi Jawa Timur, serta bersama departemen terkait melaksanakan kegiatan dengan pengembangan program informasi dan komunikasi, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi di tingkatan masing-masing.

Badan

Untuk melaksanakan program IPNU yang memerlukan penanganan khusus, maka perlu dibentuk Badan Pelaksana di tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. Adapun status Badan bersifat semi otonom (PRT Pasal 8 ayat 4) dan masing-masing badan memiliki struktur yang meliputi : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan sebanyak – banyaknya 7 (tujuh) orang anggota. Dua Badan yang dipandang mendesak untuk dibentuk adalah sebagai berikut :

(1)Students’ Crisis Center (SCC)

Adalah perangkat organisasi yang bertugas melaksanakan program khusus organisasi di bidang advokasi hak-hak anak dan pelajar, Dalam operasionalisasi kegiatannya. Badan ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan dan bekerjasama dengan pihak terkait, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi ditingkatan masing-masing.

(2)Badan Usaha Mandiri (BUM)

Adalah perangkat organisasi yang bertugas melaksanakan program khusus organisasi di bidang pengembangan jaringan usaha dan penguatan kemandirian organisasi. Dalam operasionalisasi kegiatannya, Badan ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan dan bekerjasama dengan pihak terkait, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi ditingkatan masing-masing.

Tata kerja Pengurus

Untuk efektivitas dan efisiensi kerja pengurus IPNU disemua tingkatan, maka tata kerja pengurus ditetapkan berdasarkan dua pendekatan yaitu :

1) Pendekatan Struktural adalah pembagian tugas dan wewenang pengurus harian IPNU ditetapkan secara struktural dengan membidangi satu atau beberapa departemen bergantung pada jumlah wakil ketua di masing-masing kepengurusan.

2) Pendekatan Fungsional adalah pembagian tugas dan wewenang pengurus harian IPNU ditetapkan berdasarkan fungsi dan kapasitasnya dalam menjalankan operasionalisasi program.

Pola Perekrutan Pengurus

Dalam upaya memenuhi kebutuhan kader pengurus Pimpinan IPNU di semua tingkatan, maka ditetapkan dua pendekatan dalam perekrutan pengurus, yaitu :

Kader Struktural

Adalah Kader IPNU yang memiliki jenjang pelatihan kader dan/atau jenjang pengalaman kepemimpinan di IPNU mulai tingkat bawah serta memiliki kemauan dan kemampuan mengabdikan dirinya sebagai pengurus;

Kader Fungsional

Adalah Kader NU terutama pelajar yang belum memiliki jenjang pelatihan kader dan/atau jenjang pengalaman kepemimpinan di IPNU mulai tingkat bawah tetapi memiliki kemauan dan kemampuan mengabdikan dirinya sebagai pengurus (dengan pola rekrutmen jika jadi pengurus PW harus ada rekomendasi PC, jika jadi pengurus PC harus ada rekomendasi dari PAC, Jika jadi pengurus PAC harus ada rekomendasi dari PR/PK)

Selanjutnya, pola rekrutmen kepengurusan di tingkat PW dan PC ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :

1) Memberikan kuota 30 % dari total jumlah pengurus kepada pelajar murni (kader yang masih menjalani kegiatan studi)

2) Membuat agreement tentang kesediaan, ketersediaan waktu pengabdian dan spesifikasi yang dimiliki calon pengurus.

Strategi Pengembangan Sistem Pengkaderan

Seiring dengan semangat Kongres XV di Jakarta (2006), maka perlu dirumuskan sebuah strategi pengembangan sistem pengkaderan guna menghindari bias disorientasi yang berlangsung sebelumnya. Karena itu, sistem pengkaderan IPNU ke depan harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Membuat pola sertifikasi terstandar dan terpadu dengan memanfaatkan dukungan tehnologi yang tersedia

Mengembangkan kurikulum pendidikan kader yang berorientasi pada tumbuhnya kesadaran kritis di lingkungan kader IPNU;

Menfasilitasi terjadinya proses pembelajaran berkelanjutan yang mampu mengoptimalkan aktualisasi potensi anggota melalui pengembangan forum-forum pembelajaran alternatif;

Melakukan diversifikasi model pelatihan di luar jenjang pelatihan kader pimpinan yang sudah berjalan selama ini;

Merumuskan pola pembinaan kader dari masa berproses hingga pada akhir pengabdian di organisasi (purna kader), sehingga dapat memfasilitasi terjalinnya komunikasi antar kader/generasi;

Mengembangkan pola rekrutmen kader yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dan terjadinya peningkatan intelektualitas kader di berbagai jenjang kepengurusan;

Strategi Pengembangan Program

Untuk menjaga kesinambungan program dan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaannya, maka strategi pengembangan program IPNU dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Perumusan rencana induk (master plan) yang menjadi pemandu arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang. Karena singkatnya masa jabatan kepengurusan IPNU di tingkat wilayah dan cabang, maka proses perumusan tidak dipilih berdasarkan masa jabatan kepengurusan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang berlangsung di lingkungan luar IPNU. Proses ini telah dilaksanakan dengan tersusunnya Pedoman Dasar Pengembangan Organisasi (PDPO) IPNU Tahun 2003-2010.

2. Program disusun berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan sumberdaya yang ditentukan oleh masing-masing kepengurusan, baik di tingkat wilayah maupun tingkat cabang, dengan tetap memperhatikan kesinambungan program dengan periode sebelumnya.

3. Perumusan program dimaksud pada poin (b) dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan anggota dan organisasi, efektifitas dan efisiensi implementasinya, serta dengan mengacu kepada integrasi program Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Anak Cabang dengan Pimpinan Ranting/Komisariat.

4. Mekanisme penjabaran program hasil Konperensi/Rapat Anggota dilaksanakan melalui Orientasi dan Rapat Kerja Pimpinan sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk kwartal I. Sedangkan untuk kwartal II dan seterusnya ditetapkan melalui Rapat Kerja. Kecuali di tingkat Ranting/Komisariat cukup dilaksanakan melalui Rapat Pimpinan Ranting/Komisariat.

5. Pengembangan program dapat dilaksanakan dengan menjalin kemitraan antara IPNU dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan lain, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga donor yang mempunyai kesamaan visi dan concern dengan tetap menjaga otonomi dan independensi organisasi.

6. Dalam implementasi program, diperlukan desentralisasi dan kerjasama program antara satu tingkat kepengurusan dengan kepengurusan di bawahnya, seperti antara Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang, dan seterusnya. Karena itu, perlu dipertimbangkan upaya untuk menghidupkan fungsi koordinator daerah (koorda) mengingat evaluasi atas sentralisasi kegiatan di tingkat regional pada era otonomi daerah menunjukkan rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi sebuah kegiatan/program.

Sistem Penggalian dan Pengelolaan Dana

Pada dasarnya, keuangan organisasi dapat diperoleh dari tiga sumber utama : dana simultan dari instansi pemerintah maupun swasta (termasuk kerjasama dengan lembaga donor), donasi dari alumni dan simpatisan, serta partisipasi anggota. Terkait dengan pengelolaan dana, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Perlunya strategi penggalian dana yang dapat menumbuhkan partisipasi anggota dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama dengan IPNU untuk pembiayaan kegiatan organisasi.

2. Perlunya manajemen pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh pihak donatur, alumni maupun anggota.

3. Pimpinan IPNU di setiap tingkatan perlu membudayakan penyampaian laporan keuangan secara rutin kepada setiap donatur.

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pola Pengembangan Organisasi ini diamanatkan kepada Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 untuk menetapkannya.

Hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan PPOA sehubungan terjadinya perubahan struktur dan tata kerja pengurus juga diamanatkan kepada PW IPNU Propinsi Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 untuk menyempurnakannya sesuai dengan hasil Kongres XVI di Brebes (2009).

DRAFT KONFERWIL XIX IPNU JATIM KOMISI PROGRAM

2010-02-10T21:51:00.000-08:00

DRAF KOMISI PROGRAM

tentang

GARIS BESAR PROGRAM

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)

JAWA TIMUR

MASA KHIDMAT 2010-2013

I. PENDAHULUAN

Syubbanul al-yaum rijalul al-ghod, masa depan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada hakikatnya adalah milik pelajar hari ini, segmen yang paling menentukan hitam putihnya lembar kehidupan masa depan. Patut disyukuri, geliat dan semangat untuk menjadikan IPNU sebagai organizes kekaderan berbasis pelajar menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan selama dua tahun terakhir. Setidaknya, semangat itu telah dikembangkan menjadi langkah yang lebih sistemasis dengan menjadikan sektor pendidikan dan peningkatan kapasitas serta kualitas kader sebagai focus bidang garapan dan sekolah sebagai locus pengembangan basis keanggotaan organisasi.

Patut disayangkan, kemajuan kehidupan demokrasi di Indonesia cenderung hanya berkutat pada tataran prosedural. Pada tataran substansial, kemajuan kehidupan demokrasi belum mampu mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan layanan publik di berbagai bidang. Di sektor pendidikan, perbaikan layanan publik masih belum menunjukkan gejala yang mengembirakan. Alih alih mendorong demokratisasi dan menciptakan kebijakan yang compatible dengan iklim desentralisasi, rezim baru hasil pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung justru cenderung mengembalikan hegemoni Negara atas sektor pedidikan di berbagai lini.

Pada sektor kemasyarakatan tantangan globalisasi sangat besar. Arus informasi telah menjarah ranah privat. Kebudayaan yang kurang berbudaya dari negara lain telah dan terus merongrong moral generasi bangsa. Hal ini kurang menjadi garapan serius dari stake holder. Lembaga bentukan pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Penyiaran Indonesia (KPI) dll yang seharusnya sebagi filter terhadap hal ini seakan menjadi macan ompong.

Di lain pihak, IPNU dituntut untuk terus memacu langkahnya dalam upaya turut serta membangun jiwa pelajar Indonesia untuk sadar akan makna pendidikan yang sesungguhnya. Ditambah lagi dengan kerancuan yang sudah sangat salah kaprah dalam mengartikan pendidikan dan pengajaran, membuat banyak pelajar merasa cukup dengan hanya sekolah. Padahal pendidikan yang sesungguhnya justru secara tidak sadar mereka dapatkan dari kehidupan mereka di luar bangku kelasnya sampai di sini. Peluang IPNU sebagi garda terdepan untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi mereka cukup terbuka lebar.

Berangkat dari latar belakang tersebut dan kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial IPNU dalam pembentukan kehidupan bermasyarakat, pengembangan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa, dengan tetap berpegang pada PDPO IPNU 2008-2010, Konferensi Wilayah XIX IPNU Jawa Timur menyusun garis besar program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013.

II. FUNGSI DAN TUJUAN

1. Fungsi

Garis besar Program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 ini berfungsi sebagai berikut :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 dalam menetapkan strategi kebijakan operasional pengembangan organisasi dan program secara integral, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan periode sebelumnya.

b. Memberikan gambaran umum bagi pengembangan program IPNU Jawa Timur kepada pimpinan cabang, untuk selanjutnya diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan garis besar program pada konperensi cabang IPNU se-Jawa Timur.

2. Tujuan

Garis besar program IPNU Jawa Timur tahun 2010-2013 ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Terwujudnya tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Bab IV pasal 6 peraturan IPNU melalui tahapan-tahapan pengembangan program yang terencana, integral, terarah, terpadu dan berkesinambungan secara periodik.

b. Terwujudnya kesamaan arah pengebangan program IPNU Jawa Timur secara regional dalam mewujudkan tujuan organisasi.

III. DASAR PELAKSANAAN

Garis besar program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 sebagai perwujudan penajaman PDPO IPNU 2003-2010 kedalam langkah yang lebih operasional dan sistemasis, merujuk kepada :

1. Landasan Ideal : a. Khittah Nahdlatul Ulama 1926

b. Prinsip Perjuangan IPNU

2. Landasan Konstitusional : a. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

b. Pedoman Organisasi dan Administrasi

3. Landasan Oprasional : a. Rencana Stretegis PWNU

Jawa Timur

b. PDPO IPNU tahun 2008

c. GBPP IPNU 2009

d. Program PW IPNU Jatim 2008 - 2010

Dalam operasionalisasinya, program yang dikembangkan oleh Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur menganut asas integralistik, terarah, terpadu, berkesinambungan dan kepeloporan.

1. Integralistik; artinya program-program IPNU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian lain dalam perangkat organisasi dalam upaya mencapai tujuan IPNU dan Nahdlatul Ulama pada umumnya;

2. Terarah, artinya segala sesuatu yang mengangut program IPNU, baik fungsi, tujuan, arah, dan bentuk program maupun pola penjabaran mengarah pada pencapaian tujuan IPNU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dasar;

3. Terpadu, artinya pelaksanaan program di setiap jenjang kepengurusan merupakan suatu keterpaduan dan keseragaman langkah demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program diatur sedemikian rupa oleh setiap jenjang kepengurusan sehingga mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya.

4. Berkasinambungan, artinya program dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan dengan mengacu capaian program maupun periode sebelumnya;

5. Kepeloporan, artinya penetapan program dilaksanakan melalui metode dan teknik yang kreatif, bukan merupakan duplikasi program lain. Realisasi sebuah program yang dijadikan mode harus dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan lokal sehingga bukan merupakan duplikasi program secara utuh.

IV. GARIS BESAR PROGRAM IPNU JAWA TIMUR 2007-2009

Garis Besar Program IPNU Jawa Timur adalah strategi implementasi dari arah pengembangan program yamg disusun dalam jangka pendek dengan kurun waktu per semester. Selanjutnya program jangka pendek IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Arah, Tujuan dan Sasaran Program

Arah, tujuan dan sasaran program adalah kondisi tertentu yang diharapkan dapat dicapai dalam proses pengembangan organisasi untuk jangka pendek dengan kurun waktu per semester. Adapun arah, tujuan dan sasaran program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 adalah sebagai berikut :

a. Semester I (tahun I)

Pada semester I, Pengembangan Program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 diarahkan kepada upaya konsolidasi, penyamaan visi dan persepsi terhadap arah dan pengembangan organisasi serta program IPNU Jawa Timur. Untuk itu, perlu diciptakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pimpinan organisasi serta mengupayakan tertib organisasi dalam rangka penguatan kelembagaan IPNU Jawa Timur. Langkah ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur organisasi yang kondusif sebagai landasan penyelenggaraan program secara keseluruhan. Adapun prioritas sasaran program semester I adalah pengembangan bidang organisasi di tingkat Wilayah dan pembinaan di tingkat Cabang. Langkah selanjutnya penyamaan visi antara IPNU Jawa Timur dengan cabang. Hal ini dapat dilakukan dengan up-gradding kepengurusan baru di tingkat cabang baik secara regional maupun secara periodik.

b. Semester II (tahun I)

Pada semester II, pengembangan program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 diarahkan kepada upaya mengefektifkan sistem komunikasi dan koordinasi antar pimpinan organisasi yang telah ada serta pengembangan sistem pengkaderan. Langkah ini ditujukan untuk menjamin terwujudnya struktur organisasi yang rapi dan kondusif bagi pengembangan sistem pengkaderan yang mampu melahirkan kader-kader intelektual IPNU yang mempunyai kemandirian dalam berfikir, bersikap dan bertindak serta mampu mengembangkan minat dan bakatnya baik secara individual maupun kolektif. Adapun prioritas sasaran program semester II adalah pengembangan bidang kaderisasi di tingkat wilayah dan pembinaan di tingkat cabang. Adapun Prioritas untuk semester II adalah Institusional Building/penataan dan penguatan kelembagaan; pembentukan tim pengkaderan dan memperkuat sistem pengaderan yang terintegrasi.

c. Semester III (tahun II)

Pada semester III, pengembangan program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 diarahkan kepada upaya peningkatan efektifitas sistem komunikasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan potensi kader dan anggota organisasi. Langkah ini ditujukan untuk memantapkan fungsi dan peran IPNU sebagai organisasi kekaderan agar dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun prioritas sasaran program semester III adalah pengembangan sistem pengkaderan ditingkat cabang ke bawah.

- Membentuk organisasi di lingkungan lembaga pendidikan

- melakukan advokasi kepada pelajar

- Melakukan pembinaan secara periodik

- dan lain - lain

d. Semester IV (tahun II)

Pada semester IV, pengembangan program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 diarahkan kepada upaya untuk mengukur keberhasilan rencana strategi pada semester I,II dan III. Langkah ini ditujukan sebagai parameter keberhasilan program sekaligus sebagai landasan bagi pengembangan organisasi bagi periode berikutnya. Adapun prioritas sasaran program semester IV adalah pemantapan kinerja kelembagaan dan peran organisasi di tingkat cabang ke bawah :

2. Bentuk Program

Bentuk program adalah penjabaran dari arah, tujuan dan sasaran program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013. secara umum, penjabaran tersebut dirumuskan dalam dua bentuk program sebagai berikut:

a. Program Umum

Adalah program organizes IPNU Jawa Timur yang secara operasional menjadi tugas dan kewajiban serta hak kewenangan Departemen dalam kepengurusan Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013. Karena itu, Program Umum IPNU Jawa Timur ini disusun berdasarkan jumlah Departemen dalam kepengurusan Pimpinan Wilayah, sebagai berikut:

(1) Departemen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

a) Mengupayakan terciptanya kesamaan visi dan presepsi pimpinan IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013;

b) Menciptakan dan mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi antara Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Cabang sebagai landasan penyelenggaraan program IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013;

c) Menyempurnakan data base yang memuat besaran grade dengan memanfaatkan media teknologi yang memungkinkan;

d) Menjabarkan pola pengembangan organisasi IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013 ke dalam kerangka operasional kegiatan yang dapat memantapkan fungsi dan peran organisasi.

e) Membuat database sekolah yang secara massif dilakukan pembinaan melalu Unit Kerohanian ( Unit Kegiatan Kerohanian Islam / UKKI ) sekolah atau komisariat, hal ini berkoordinasi dengan Cabang.

(2) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Kaderisasi

a) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan fasilitator pelatihan baik di tingkat wilayah maupun cabang;

b) Mengembangkan kurikulum dan model pelatihan dengan sertifikasi terstandart dan terpadu dengan tetap mengedepankan semangat otonomi daerah;

c) Membentuk Tim Pelatih di tingkat Wilayah yang berfungsi memfalitasi setiap pengkaderan di tingkat cabang.

d) Membuat standar ketuntasan pelatihan bagi cabang yang melakukan pelatihan.

(3) Departemen Dakwah dan Pengembangan Lingkungan;

a) Mendorong tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah dalam kehidupan masyarakat;

b) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kesadaran kader dan anggota IPNU terhadap tanggungjawab sosial kemasyarakatan mereka baik secara individu maupun kolektif;

c) Menciptakan dan menyosialisasikan Icon Dakwah yang sesuai dengan ciri khas dan karakteristik IPNU sebagai medan magnet gerakan IPNU.

d) Mengupayakan pengembangan potensi dakwah kader IPNU di Unit Kerohanian ( Unit Kegiatan Kerohanian Islam / UKKI ) sekolah.

(4) Departemen Pengembangan Minat dan Bakat

a) Menciptakan dan mengembangkan pola pengembangan minat dan bakat sebagai bagian dari proses pengkaderan berbasis kebutuhan kader dan anggota;

b) Mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi kader pada bidang-bidang yang spesifik, seperti jurnalistik , retorika, olahraga, seni budaya, kewirausahaan dan bidang keterampilan lainnya;

c) Mengadakan kompetisi pada bidang yang spesifik sebagai upaya pemberdayaan kreasi dan potensi kader dengan agenda rutin tiap periode, sekaligus berfungsi sebagai parameter keberhasilan program.

b. Program khusus

Adalah program organizes IPNU Jawa Timur yang secara operasional menjadi tugas dan kewajiban serta hak dan kewenangan lembaga dan badan dalam kepengurusan Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur masa khidmat 2010-2013. Karena itu, program khusus IPNU Jawa Timur ini disusun berdasarkan jumlah lembaga dan badan dalam kepengurusan Pimpinan Wilayah, sebagai berikut;

(1) Crop Brigade Pembangunan (CBP)

a) Mengembangkan sikap disiplin dan kerelawanan di kalangan pelajar dan santri untuk membentuk kader yang disiplin, cerdas, mandiri, berkepribadian;

b) Menumbuhkan kepekaan kader dan anggota terhadap berbagai problematika sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

c) Sebagai penguat dakwah kader di lembaga pendidikan dengan pelatihan model outbond dan kepekaan pada lingkungan.

(2) Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (PPK)

a. Melakukan pengkajian tentang kecenderungan dan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran IPNU;

b. membentuk forum kajian intensif sebagai media pengembangan nalar intelektual kader IPNU.

c. Melakukan kajian secara periodik terhadap efektifitas program IPNU Jawa Timur dalam rangka penguatan organisasi

(3) Student's Crisis Centre (SCC)

a. Melakukan konsolidasi internal tim advokasi dan penataan kelembagaan SCC

b. Melakukan kajian dan sosialisasi kebijakan serta peraturan perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan pelajar;

c. Melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dan/atau mempengaruhi kehidupan anak dan pelajar guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

d. Melakukan Pengawalan dan advokasi terhadap persoalan pelajar

(4) Badan Usaha Mandiri (BUM)

a. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendorong tumbuhnya kemandirian organisasi;

b. Menciptakan usaha baru yang spesifik sebagai bagian dari ikhtiar menuju kemandirian organisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha yang telah ada.

c. Melakukan komunikasi dan pembinaan terhdapa BUM di tingkat Cabang.

V. PENUTUP

Arah, tujuan, sasaran dan bentuk program di atas masih bersifat global. Penjabaran dan penerjemahannya ke dalam rumusan yang lebih terperinci dan operasional diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Wilayah IPNU masa khidmat 2010-2013. Mekanisme penjabaran program dilaksanakan dengan mengacu kepada pola pengembangan organisasi IPNU Jawa Timur, sedangkan mekanisme evaluasi program dilaksanakan melalui:

1. Konferensi Wilayah XVIII IPNU Jawa Timur;

2. Rapat Kerja Wilayah;

3. Rapat Pimpinan Cabang IPNU se-Jawa Timur;

4. Rapat kerja Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur;

5. Berbagai forum konsulidasi dan koordinasi antara Pimpinan Wilayah dengan Pimpinan Cabang.

Ditetapkan

di : Bondowoso

Tangga : …. April 2010

Pukul : …….WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

…………………………….

Sekretaris

……………………………

Beasiswa S2 Menpora-UI

2009-05-30T15:20:00.000-07:00

KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax. (021) 5738158
Webside http ://www.kemenegpora.go.id

Nomor : / D.II MENPORA//5/2009 Jakarta, Mei 2009
Lampiran : 4 lembar
Hal : Pemberitahuan Seleksi Calon Mahasiswa Pascasarjana
Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan Tahun 2009

Yth. Ketua Umum
Di -
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas Kepemimpinan Pemuda, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga melalui Program Pusat Kajian Kepemimpinan Kepemudaan pada Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda memberikan kesempatan kepada para pemuda dan aparatur pemerintah yang menangani kepemudaan untuk mengikuti Pendidikan Program Pascasarjana pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional dengan Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan Tahun 2009 di Universitas Indonesia, dengan ketentuan dan persyaratan yang ada dalam lampiran surat ini.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Kepemimpinan Pemuda

DR. H. Muhammad Budi Setiawan
NIP. 19631223 198603 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,
2. Sekertaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

Catatan :
Mohon informasi ini diteruskan kepada Instansi dan organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota.

Lampiran :

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN
KEMENEGPORA - UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2009

A. Latar Belakang
B. Profil dan Kompetensi Pendidikan
Nama Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Jenjang Magister
Gelar M.Si
Prasyarat -
Beban Studi 40-42 SKS
Masa Studi 4-6 SMT
Tempat Kuliah Kampus UI Salemba

C. Sasaran Peserta
Sasaran peserta setiap angkatan berjumlah 30 orang pemuda aktivis dalam organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat berbasis pemuda serta aparatur pemerintah instansi yang menangani kepemudaan.
Kriteria Peserta dari Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) :
1. Lulus Ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Pendidikan terakhir Sarjana (S1) semua jurusan/program studi.
3. Usia maksimal 40 tahun.
4. Pembantu Pimpinan/Staf dengan Golongan minimal III b.
5. Tidak sedang terikat dalam Program Beasiswa lain di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mendapat izin dari Pimpinan/Atasan Langsung.
7. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian, setelah dinyatakan lulus.

Kriteria Peserta dari Organisasi Kepemudaan/Lembaga Masyarakat Berbasis Pemuda :
1. Lulus Ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Pendidikan terakhir Sarjana (S1) semua jurusan/program studi.
3. Usia maksimal 35 tahun.
4. Anggota atau Pengurus Aktif Organisasi/Lembaga Kepemudaan tingkat Nasional atau Daerah.
5. Tidak sedang terikat dalam Program Beasiswa lain di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mendapat rekomendasi/izin dari pimpinan organisasi.
7. Bersedia mengembangkan program kepemimpinan di organisasinya dan di daerah.
8. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian, setelah dinyatakan lulus.

D. Waktu Pelaksanaan:
Pendidikan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009, selama 4 semester di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kampus Salemba Jakarta Pusat dengan Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional dalam Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan.

Waktu pendaftaran dan seleksi :
No Uraian Kegiatan Waktu
1 Pendaftaran 4 Mei 2009 – 20 Juni 2009
2 Pembayaran Biaya Pendaftaran 5 Mei 2009 – 27 Juni 2009
3 Ujian seleksi 5 Juli 2009
4 Pengumuman ujian saringan (Tahap 1) 11 Juli 2009
5 Penyerahan Berkas Bagi yang Lulus Ujian 11-15 Juli 2009
6 Saringan Pengumuman Hasil Seleksi Masuk 25 Juli 2009

Berkas yang disiapkan pada saat pendaftaran adalah :
1. Fotocopy ijazah sarjana dan transkrip nilai masing-masing sebanyak 2 lembar, yang telah dilegalisir oleh pihak perguruan tinggi asal.
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
3. Fotocopy SK jabatan/tugas dalam instansi atau organisasi kepemudaan sebanyak 2 lembar.
4. Menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
5. Menyerahkan surat pernyataan tidak sedang terikat dengan bantuan (beasiswa) pendidikan lainya, yang ditandatangani di atas materai bernilai Rp. 6.000.
6. Menyerahkan surat izin atau rekomendasi dari organisasi/lembaga/instansi untuk mengikuti pendidikan.

Prosedur Pendaftaran :
1. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website : www.penerimaan.ui.ac.id.
2. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Calon mahasiswa beasiswa Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, setelah melakukan pendaftaran on-line melalui internet, SEGERA mengirimkan fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, formulir online dan berkas pendaftaran ke Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga melalui :

Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan
Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Kemenegpora
Jln. Gerbang Pemuda no. 3 Gedung Grha Pemuda lantai 5 Senayan Jakarta
Telp/Fax : (021) 573 8158

4. Melunasi biaya pendaftaran melaui ATM atau Teller menggunakan nomor pendaftaran yang diperoleh sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui
• ATM /Teller Bank BNI
• ATM atau Internet Banking Bank Permata
• ATM Bank Niaga
• ATM Bank Bukopin
• Teller Bank BTN
• ATM Bank Mandiri

5. Setelah membayar biaya pendaftaran, pendaftar meng up-load file foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm di alamat http:/penerimaan.ui.ac.id. Pendaftar yang mengalami kesulitan untuk mengup-load foto dapat datang langsung ke panitia lokal untuk difoto. Setelah itu, pendaftar akan mendapatkan nomor ujian dan kartu peserta ujian yang dapat dicetak berwarna secara mandiri unutk digunakan pada waktu pelaksanaan ujian saringan.
6. Mengikuti ujian saringan (Tahap1) sesuai jadwal dan materi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta ujian yang telah dicetak secara online dan identitas diri yang digunakan ketika melaksanakan pendaftaran secara online. (Catatan:pendaftar memastikan nomor identitas diri ketika melakukan pendaftaran secara online)
7. Jika lulus ujian saringan (Tahap 10, pendaftar wajib menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ke Gedung Pusat Pelayanan Mahasiswa Terpadu Kampus UI Depok sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8. Panitia penerimaan kemudian akan melakukan proses seleksi Tahap 2 terhadap berkas-berkas yang dikirim.
9. Status lulus penerimaan mahasiswa baru dapat dilihat sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Peserta yang diterima akan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan rektor Universitas indonesia tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa prpgram Pendidikan pascasarjana, profesi, dan Spesialis Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010.

E. Fasilitas
Peserta mendapatkan Bantuan Pendidikan selama 4 semester. Selama pendidikan berlangsung, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tidak menyediakan akomodasi/asrama dan tidak menanggung biaya hidup sehari-hari dan transport perjalanan dari dan ke daerah masing-masing.

F. Sifat Kegiatan
Merupakan kerjasama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, dengan Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan.

G. Lain-lain
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon peserta :
a. Apabila peserta belum dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya (4 semester), maka seluruh beban biaya tambahan ditanggung oleh peserta sendiri.
b. Apabila peserta tidak menamatkan, berhenti/keluar saat pendidikan masih berlangsung atau gagal memenuhi standar nilai yang ditetapkan (drop out), maka peserta wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan selama 4 semester kepada negara via Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga berdasarkan perjanjian yang mengikat mahasiswa setelah dinyatakan lulus ujian saringan masuk.
c. Lembaga/organisasi/instansi yang telah memberikan rekomendasi kepada peserta yang tidak menamatkan pendidikan, berhenti/keluar di saat perkuliahan masih berlangsung, atau peserta yang gagal memenuhi standar nilai yang ditetapkan (drop out), tidak diberikan kesempatan kembali untuk program ini pada tahun berikutnya.

Sekretariat :
Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan
Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga R.I.

Gedung Grha Pemuda, lantai 5.
Jl. Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 5738158, CP: Tutut Bina S , HP. 081315102682

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Sumber: www.kemenegpora.go.id

Kemenpora - Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

BEASISWA DARI THE HABIBIE CENTER (THC)

2009-05-07T03:55:00.000-07:00

BEASISWA DARI THE HABIBIE CENTER (THC)

Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM-IPTEK) didirikan oleh Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie (mantan presiden RI) pada tahun 1997. Badan pengurus yayasan ini diketuai oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan memiliki tujuan :
l Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan memiliki kualitas Iman dan Takwa yang tinggi.
l Menguasai, mengembangkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
l Memberikan beasiswa untuk tingkat S3 (Doktor),
l Memberikan penghargaan dan hadiah kepada orang atau Badan yang telah berjasa atau melakukan terobosan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Habibie Award).
l Mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
l Membentuk atau membantu berdirinya Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BEASISWA S3
Beasiswa diberikan 2 (dua) kali setahun yaitu:
a. Periode bulan Mei
Formulir harus sampai di panitia paling lambat 21 April tahun berjalan.
b. Periode bulan Nopember
Formulir pendaftaran diajukan paling lambat tanggal 20 Oktober.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk beasiswa S3.
l Usia maksimum 35 tahun.
l Tidak menerima beasiswa dari lembaga atau sumber lainnya.
l Sudah diterima atau telah mendapatkan surat keterangan diterima dalam program S3 di perguruan tinggi atau lembaga yang berada di Indonesia.
l Selama mengikuti program S2, penerima beasiswa S3 harus mendapatkan nilai cum laude atau minimal berada pada peringkat ke-5.
l Pendaftar harus menyerahkan dua rekomendasi dari tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l Pendaftar harus menunjukkan sikap kepemimpinan dalam bidangnya dan memiliki tingkat integritas dan kreatifitas yang tinggi.

Proses pendaftaran dan seleksi
l Pendaftar harus mengisi formulir pendaftaran secara lengkap disertai dengan dokumen penunjang.
l Pemilihan penerima beasiswa ditentukan dalam sidang dewan pakar yang telah ditentukan oleh Yayasan.
l Seleksi dilakukan berdasarkan 5 (lima) kelompok bidang ilmu yakni :
1. Kelompok Ilmu Dasar,
2. Kelompok Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi,
3. Kelompok Ilmu Rekayasa,
4. Kelompok Ilmu Sosial, Hukum, Ekonomi dan Politik,
5. Kelompok Ilmu Filsafat, Agama dan Budaya.

Tunjangan
Beasiswa yang diberikan berupa:
l biaya pendidikan (SPP) dan dana studi lainnya,
l tunjangan tugas akhir,
l tunjangan biaya buku/fotokopi,
l tunjangan biaya hidup,
l tunjangan biaya transportasi dari daerah ke tempat kuliah (jika saat melamar ada di daerah di luar tempat belajar)

Untuk informasi lebih lanjut

hubungi sdm-iptek@habibiecenter.or.id

KLIK : http://habibiecenter.or.id/index.cfm?menu=yayasan&fuseaction=yayasan.detail&detailid=55&bhs=ina

Lomba Penulisan HIV & AIDS (untuk mahasiswa, wartawan, dan umum)

2009-05-05T21:52:00.000-07:00

Lomba Penulisan HIV & AIDS (untuk mahasiswa, wartawan, dan umum)

TEMA PENULISAN

1. Pengurangan Dampak Buruk Narkotika Suntik

2. Anti Stigma dan Diskriminasi

3. Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual

4. Program Pemakaian Kondom

5. Pengobatan, Dukungan, dan Perawatan (CST)

KETENTUAN LOMBA

* Kategori Peserta: Wartawan, Mahasiswa, dan Umum

* Panjang Tulisan tidak lebih dari 1500 kata

* Jenis huruf yang digunakan Times New Roman ; size 12 pt ; paragraph 1,5

* Tulisan dikirim dalam bentuk softcopy dengan scan KTP ke lombatulis09@ aidsindonesia. or.id

atau dalam bentuk hardcopy dengan fotocopy KTP dikirimkan ke Panitia Lomba dengan alamat : Menara Eksekutif Lt.9, Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakarta Pusat 10330

paling lambat 31 Mei 2009 dengan cap stempel POS.

HADIAH UNTUK SEMUA KATEGORI

· JUARA I : Uang 10 juta rupiah – Tiket PP + akomodasi + biaya registrasi untuk mengikuti konferensi AIDS Asia Pasifik (ICAAP) ke IX di Bali

· JUARA II : Uang 7,5 juta rupiah

· JUARA III : Uang 5 juta rupiah

Info Selengkapnya, silahkan klik : www.aidsindonesia. or.id

Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru D-I Bea Cukai Crash Program 2009

2009-04-17T19:41:00.000-07:00

Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru D-I Bea Cukai Crash Program 2009

Ada kekurangan pegawai yang mendesak di Bea Cukai

kurang lebih 900 orang, maka diadakan penerimaan pegawai
melalui pendidikan D1 di STAN sekitar 6bulan setingkat D1.
Penerimaan pegawai ini diluar penerimaan STAN reguler
(yang biasa dibuka bulan juli).

Syarat umum
1. Laki-laki, Lulusan SMU/sederajat tahun 2006,2007 dan
2008
2. Nilai rata-rata minimal 7

Pendaftaran dibuka tanggal 04 Mei sampai 22 Mei 2009

keterangan lebih lengkap di:

http://www.stan. ac.id/posts/ 20090414/ pengumuman- penerimaan- usm-d1-bea- cukai-crash- program-2009. html

http://www.stan.ac.id/media/konten/2009/04/peng_penerimaan_d1_bc_crash_program_2009.pdf

PENERIMAAN SISWA BARU (PROGRAM BEASISWA) MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO

2009-04-07T22:04:00.000-07:00

PENERIMAAN SISWA BARU (PROGRAM BEASISWA) MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

DEPAG RI melalui Ditjen Pendidikan Islam cq Direktorat Pendidikan Madrasah memberikan kesempatan kepada Siswa MTs/SMP diutamakan siswa MTs di Pondok Pesantren yang berprestasi di seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi calon siswa baru MAN Insan Cendekia SERPONG dan GORONTALO TP 2009/2010

PERSYARATAN
1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
2. Siswa Kelas III MTs/SMP pada tahun 2008/2009
3. Berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2009
4. Melampirkan surat keterangan peringkat terbaik paralel dari Kepala Sekolah/Madrasah yang dibuat secara kolektif.
5. Menyerahkan fotokopi akte kelahiran/kenal lahir
6. Menyerahkan surat keterangan tinggal di pesantren bagi siswa MTs di Pondok Pesantren
7. Menyerahkan surat pernyataan keabsahan data dan dokumen pendaftaran
8. Informasi lebih rinci dapat diliha di website: www.depag.go. id atau www.ic.sch.id atau www.maninsancendeki a.com

WAKTU
Pendaftaran 21 Maret – 18 April 2009
Test Seleksi 16 Mei 2009

MATERI TEST SELEKSI
Test Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Akademik (Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab).

Selama proses seleksi Penerimaan Siswa Baru MAN Insan Cendekia tidak dipungut biaya dan peserta yang lulus seleksi akan MENDAPAT BEASISWA PENDIDIKAN SELAMA BELAJAR di MAN Insan Cendekia.

Berkas Pendaftaran dikirim ke:
§ MAN Insan Cendekia Serpong, Jl. Cendekia BSD Sektor XI, Serpong TANGERANG BANTEN 15310 Telp. (021) 7563578-80

§ MAN Insan Cendekia Gorontalo, Jl. Tapa Suwawa Ds. Moutong Kec. Tilongkabila Kab. BONE BOLONGO GORONTALO Telp. (0435) 823692

KOMPAS, Sabtu 21 Maret 2009 Hal 52

beasiswa santri

2009-02-23T20:57:00.000-08:00

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4,
Telepon : 3811642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214
J A K A R T A
==========================

==============================

P E N G U M U M A N
No. Dt.I.III/5/HM.01/51/09

Departemen Agama RI. melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (ITB, UGM Yogyakarta, ITS Surabaya, IPB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UNAIR Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Walisongo), memberi kesempatan kepada santri berprestasi kelas 3 Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat di pondok pesantren untuk mengikuti Tes/Seleksi Calon Mahasiswa Program Strata I (S1) melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi Departemen Agama RI untuk Tahun Akademik 2009/2010.

Pendaftaran tes/seleksi dapat dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Adapun seleksi akan dilaksanakan secara serentak di 27 Kantor Wilayah Departemen Agama yang ditunjuk pada tanggal 19 Maret 2009.

Informasi selengkapnya dapat diperoleh lebih lanjut pada Kantor Wilayah Departemen Agama masing-masing dan dapat pula diakses melalui www.pondokpesantren.net

Jakarta, 29 Januari 2009
An. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren,

H. Amin Haedari

http://www.pondokpesantren.net/
NIP. 150 216 757

Beasiswa Rp 110 juta di Paramadina (Paramadina Fellowship) 2009

2009-01-14T10:42:00.000-08:00

Paramadina Fellowship 2009
----
Universitas Paramadina bekerjasama dengan para dermawan Indonesia memberikan beasiswa kepada siswa-siswi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang memiliki potensi akademis maupun non-akademis untuk mengikuti pendidikan (S-1) di Universitas Paramadina, pada Program Studi:

* Manajemen dan Bisnis
* Falsafah dan Agama,
* Ilmu Komunikasi,
* Psikologi,
* Hubungan Internasional,
* Teknik Informatika,
* Desain Komunikasi Visual
* Desain Produk Industri.
Kualifikasi
* Siswa kelas 3 atau lulusan SLTA atau sederajat dari seluruh Indonesia.
* Siswa kelas 3 atau lulusan SLTA atau sederajat, dengan nilai rata-rata NEM/UAN, STTB, dan Raport Kelas I, II dan III, minimum 7,50.
* Termasuk 10 siswa atau lulusan terbaik di kelas selama 4 (empat) semester.
* Maksimal usia 23 tahun pada tanggal 1 Januari 2009.
* Memiliki kecerdasan emosional dan jiwa kepemimpinan, mudah bersosialisasi, serta beretika tinggi.
* Aktif dalam kegiatan organisasi intra dan ekstra sekolah.
* Kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya merupakan nilai plus.
* Memahami dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam program beasiswa ini **
**) Ketentuan yang berlaku :
1. Penerima beasiswa harus menyelesaikan masa kuliah dalam kurun 4 tahun kalender akademik.
2. Siswa yang tidak mendapatkan nilai IPK minimal 3,00 selama dua semester pada saat perkuliahan, dinyatakan gagal dan tidak lagi memperoleh beasiswa untuk penyelesaian sisa masa studi.
3. Nominasi ini akan gugur dengan sendirinya apabila siswa/pendaftar dinyatakan tidak lulus UAN.
Proses Pendaftaran
Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Bagian Informasi Universitas Paramadina tanpa dipungut biaya atau dapat di download di website kami : http://www.paramadina.ac.id/files/form-pf2009.pdf
. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan dengan disertai :
1. Satu halaman tulisan yang berjudul "Cita-Cita Saya di Masa yang Akan Datang" dan satu halaman tulisan berjudul "Pengalaman Berharga Saya." (Petunjuk dan lembar essay terlampir).
2. Dua surat rekomendasi yaitu dari Kepala Sekolah atau Tokoh Masyarakat dan Guru. (Form surat rekomendasi terlampir).
3. Fotocopy transkip nilai (dilegalisir) :
* Untuk Lulusan SLTA :
* fotocopy NEM
* STTB
* Ijazah
* Raport Kelas 1, 2, dan 3
* Untuk Siswa SLTA Kelas 3
* Raport Kelas 1, 2, dan 3.
4. Fotocopy Sertifikat Penghargaan yang pernah diraih.
5. Satu foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
6. Fotocopy Kartu Identitas (KTP)
7. Fotocopy Kartu Keluarga.

Catatan :
* Formulir dan kelengkapan dokumen pendaftaran, dapat diserahkan langsung ke Bagian Informasi Universitas Paramadina (Senin – Jum'at 09.00 – 16.00 WIB dan Sabtu 09.00 – 13.00 WIB) atau dikirim melalui pos.
* Kami tidak menerima pengembalian formulir dan berkas pendaftaran melalui e-mail.

Batas Waktu Pendaftaran
Batas akhir penyerahan formulir dan berkas pendaftaran Program Paramadina Fellowship 2009 adalah :
* Melalui POS, dengan stempel pos, 11 April 2009.
* Langsung ke Universitas Paramadina, 18 April 2009

Dana Beasiswa
Paramadina Fellowship 2009, dengan nilai beasiswa sebesarRp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) mencakup pendanaan :
* Dana transportasi dari tempat asal menuju ke Universitas Paramadina.
* Biaya studi selama 4 tahun kalender akademik. Penerima beasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi, maksimal 4 tahun.
* Dana aktivitas kemahasiswaan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
* Tunjangan buku 1 juta rupiah per-semester.
* Biaya hidup (living allowance) sebesar 1 juta rupiah per-bulan.**
* Disediakan asrama, wajib tinggal selama 2 tahun atau 4 semester berturut-turut.**
* Kemungkinan pelatihan dan magang selama studi, di perusahaan Donor.
* Peluang kesempatan kerja atau tawaran kerja dari Donor, setelah menyelesaikan studi S-1.
**) Keterangan :
Seluruh penerima beasiswa termasuk mereka yang berasal dari dari wilayah Jabodetabek, berhak atas biaya hidup dan wajib tinggal di asrama.

Informasi
Untuk memperoleh informasi Paramadina Fellowship 2009,
Sdri. Maya & Erma
Telp. +62 21 7918 1188 Ext. 888/200
Sdri. Muna & Dina
Telp. +62 21 7918 1188 Ext. 132

Universitas Paramadina
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
Telp. +62 21 7918 1188
Fax. +62 21 799 3375

fellowship@paramadina.ac.id
www.paramadina.ac.id

Beasiswa S1 ke Malaysia dari CIMB Niaga

2009-01-14T10:13:00.000-08:00

Program Beasiswa CIMB Niaga

Sebagai bagian dari tanggung jawab mendukung pengembangan dunia
pendidikan di Indonesia, Bank CIMB Niaga dan CIMB Group memberikan
kesempatan kepada pelajar Indonesia untuk mendapatkan beasiswa
melanjutkan pendidikan S1 di Malaysia untuk program studi*)

PROGRAM STUDI
1. Micro Financing
2. Economics & Administration
3. Business & Accountancy
4. Syariah Banking
5. Computer Science & Information Technology

*Program beasiswa meliputi:*
- Biaya proses seleksi (Test TOEFL, Test Psychology, dll).
- Biaya pendaftaran ke universitas.
- Biaya pendidikan.
- Biaya hidup.
- Biaya asuransi kesehatan.
- Biaya buku.
- Personal computer.
- Biaya penelitian untuk akhir tahun.
- Biaya pembuatan passport dan perijinan ke Kedutaan Malaysia serta imigrasi.

Bank CIMB Niaga hanya mempertimbangkan formulir aplikasi yang memenuhi
persyaratan dan tidak akan mengembalikan dokumen aplikasi yang telah
disampaikan. Pemilihan penerima beasiswa sepenuhnya menjadi keputusan
Bank CIMB Niaga serta CIMB Group dan tidak dapat diganggu gugat. Bank
CIMB Niaga akan mengumumkan nama penerima Beasiswa di website Bank CIMB
Niaga paling lambat 31 Juli 2009.

*) Penentuan Universitas dan Program Studi ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga.

*Syarat Penerimaan Beasiswa:*
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Harus memiliki hasil Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah minimal 8.00
ke atas.
- Tidak sedang menerima beasiswa lain.

*Mengirimkan* :
- Formulir pendaftaran yang telah dilengkapi.
- Hasil UN dan ujian sekolah (atau hasil raport legalisir 5 semester
terakhir).
- Surat keterangan dari pihak sekolah.
- Foto berwarna 3 x 4 (2 lembar).

Cara Pendaftaran:
Pelajar yang berminat harus melengkapi formulir pendaftaran dan
mengirimkannya bersama seluruh copy dokumen yang dipersyaratkan paling
lambat *28 Pebruari 2009* ke:

*Bank CIMB Niaga*
Up. Sdri. Aan Haerani,
Organization & Strategic Development Group (OSDG) - HR Development
Griya Niaga I Lt. 3 Jl. Wahid Hasyim Blok BIV No. 3 Bintaro Jaya Sektor
7, Tangerang

atau email ke: cimbniagascholarshi p@bniaga. co.id

sumber:

Ahlan wasahlan Pelajar NU Jatim

2009-01-12T01:09:00.000-08:00

Assalamualaikum...

Ahalan wasahlan rekan-rekanita pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Selamat datang di blog yang sangat ketinggalan ini. Tetapi kita yakin tidak ada kata terlambat dalam perjuangan dan pengabdian. Rekan-rekanita akan mendapatkan informasi terkait kepelajaran terkini di sini. Untuk awal-awal ini kita akan fokuskan pada informasi terkait beasiswa dan nanti kita bersama akan kembangkan pada yang hal yang lain.

Tentunya Blog ini masih sangat sederhana dan kurang "gaul". Segala saran dan kritik untuk kebaikan blog ini sangat kami harapkan. Semoga blog ini bermanfaat bagi kita semua pelajar NU Jawa Timur.

Selamat Belajar Berjuang dan Bertaqwa!

PELAJAR NU JATIM

DRAFT KONFERWIL XIX IPNU JATIM KOMISI REKOMENDASI

DRAFT KONFERWIL XIX IPNU JATIM KOMISI ORGANISASI

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

No

1.

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5

7. 6

8. 7

9. 8

10. 9

11. 10

12. 11

13. 12

14. 13

15. 14

16. 15

16

17. 17

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. 36

37. 37

38. 38

39. 39

40. 40

41. 41

42. 42

43. 43

44. 44

PENUTUP

DRAFT KONFERWIL XIX IPNU JATIM KOMISI PROGRAM

I. PENDAHULUAN

II. FUNGSI DAN TUJUAN

III. DASAR PELAKSANAAN

IV. GARIS BESAR PROGRAM IPNU JAWA TIMUR 2007-2009

Beasiswa S2 Menpora-UI

BEASISWA DARI THE HABIBIE CENTER (THC)

Lomba Penulisan HIV & AIDS (untuk mahasiswa, wartawan, dan umum)

Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru D-I Bea Cukai Crash Program 2009

PENERIMAAN SISWA BARU (PROGRAM BEASISWA) MAN INSAN CENDEKIA SERPONG DAN GORONTALO

beasiswa santri

Beasiswa Rp 110 juta di Paramadina (Paramadina Fellowship) 2009

Beasiswa S1 ke Malaysia dari CIMB Niaga

Ahlan wasahlan Pelajar NU Jatim